10 AJO TEPAT JADI KETUA RAPI PROVINSI JAWA BARAT

Cisarua Bogor, (Majalahmahardika.com) Ketertundaan musyawarah radio antar penduduk indonesia (RAPI) Provinsi Jawa Barat,(29-30/8) dianggap kurang persiapan panitia penyelenggara dari berbagai faktor. Mulai dari keamanan tidak tegas, adanya peraturan peserta harus bayar Rp 1 juta hingga berbagai muncul protes yang menimbulkan masalah baru, sampai kepada pimpinan sidang dianggap "tidak becus" memahami jalannya musyawarah.

JZ 10 AJO

Hal tersebut dikemukakan usai "jeda' sesaat setelah babak pemberian hak suara dari para peserta kepada tiga calon ketua masing masing 10 AJO, 10 GGG dan 10 AHK terhenti karena muncul interupsi dari 10 AHK yang menyatakan dirinya mengundurkan diri dari pemilihan calon katua, dengan alasan adanya unsur money politics dari salah satu calon, katanya. Padahal babak tersebut hanya tinggal pemilihan calon, diduga pengunduran AHK sudah mengetahui hasil pemilihan Balon (Bakal calon) 11 suara untuk 10 AJO, 5 suara untuk 10 GGG dan 8 suara untuk dirinya sendiri.

Menurut beberapa sumber "tetua RAPI" biasa disebut sebagai kasepuhan, AHK dipastikan akan kalah, karena suara 10 GGG semuanya akan beralih ke 10 AJO. Beberapa prediksi pun sama, bahwa 8 suara akan berpindah baik ke 10 AJO maupun 10 GGG.

Hal lain yang bakal menambah dan beralihnya suara, sehubungan dengan laporan pertanggungjawaban AHK ditolak dengan catatan. Berarti ada hal hal lain yang tidak "disukai" oleh para ketua wilayah kab/kota se jawa barat.

Suasana saat pimpinan sidang usai mengetuk palu, spontan peserta sidang merasa tidak puas.(ft:sonnihadi)

Mereka menganggap RAPI provinsi Jawa Barat "jalan ditempat" sebagaimana dikatakan 10 AJO, bahwa RAPI harus lebih baik ke depan. Masalah organisasi ke dalam maupun ke luar, diusahakan tidak ada lagi perselisihan pribadi masuk ke rana organisasi, jelasnya.

Peserta Musprov dari Kab Cianjur

Sementara sejak dihentikannya musyawarah sepekan lalu, sampai kini majalahmahardika.com belum memperoleh kejelasan kapan dan dimana musyawarah akan dilaksanakan. Beberapa peserta dari para ketua di Kab dan Kota menghendaki tidak terlalu lama, mengingat beberapa hal terhambat. Seperti pengurusan administrasi lambat karena pengurus lama sudah domisioner. Untuk itulah cara agar tidak terlalu terlambat, pengurusan adminstrasi tetap berlangsung walau sampai tingat kabupaten dan kota. Hanya penyelesaian tanda tercatat dan terdaftar juta tanda perpanjangan tetap berlaku di setiap kewilayah, katanya.

Siapa sebenarnya calon terkuat dan bakal dipilih para peserta musprov? semuanya masih "abu abu" namun secara organisatoris para peserta tentunya akan melirik ke 10 AJO, karena ia lebih tepat untuk menduduki sebagai ketua. Baik dari loyalias kepada semua anggota tanpa pamrih, maupun secara organisasi ia berpengalaman membawa ke arah lebih baik sampai sekarang. Lebih tepatnya, 10 AJO mau menerima berbagai keluhan dan masukkan dari arus bawah.(Sonni Hadi)